Pentingnya Pemanfaatan E-Government
Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan
terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi
penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.E-Goverment adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan. E-government (e-gov) intinya adalah proses
pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan
sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama
dalam pengertian E-Government di atas, yang pertama adalah
penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat
bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan
dapat berjalan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang
transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, telah mendapat
tanggapan positif dari pemerintah, terbukti dengan telah dikeluarkannya
Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan E-Government Indonesia.
Dalam penerapan e-government salah satunya
dengan menggunakan media Internet yang penggunaanya dibagi dalam beberapa
domain sesuai dengan peruntukanya. Namun, kali ini yang dibahas hanya domain pemerintahan.
Pada awalnya domain yang digunakan oleh sebuah pemerintahan
yakni .gov akan tetapi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, penggunaan domain .govdirubah
menjadi go.id.
Menurut panduan dari KOMINFO (2003), isi minimal pada setiap
situs web pemerintah
daerah :
1. Selayang Pandang.
Menjelaskan secara singkat tentang keberadaaan Pemda
bersangkutan (sejarah, moto, lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk
peta, visi dan misi)
2. Pemerintahan Daerah
Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemda
bersangkutan (eksekutif, legislative) beserta nama, alamat, telepon, email dari
pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar
masyarakat luas mengetahuinya
3. Geografi
Menjelaskan antara lain keadaan topografi, demografi, cuaca
dan iklim, social dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data
dalam bentuk numeric atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari
sumber datanya
4. Peta Wilayah dan Sumberdaya
Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta
wilayah (dari Bakosurtanal) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah
bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (dikeluarkan oleh instansi pemda yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk
keperluan pengguna.
5. Peraturan/Kebijakan Daerah
Menjelaskan peraturan daerah (perda) yang telah dikeluarkan
oleh pemerintah daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah ini
semua perda yang dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat luas.
6. Buku Tamu
Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemda
bersangkutan.
Penyelenggaraan E-Government melahirkan 4 model hubungan,
yaitu :
1. G2C (Government to Citizen/Government to Customer)
2. G2B (Government to Business)
3. G2G (Government to Government)
4. G2E (Government to Employees)
Setiap model hubungan diatas seluruhnya bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari
pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap elemen
masyarakat.
Manfaat E-Goverment
Penerapan E-Government dalam sistem pemerintahan
Indonesia sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang
diprogramkan oleh Pemerintah. Manfaat E-Government :
- Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat
disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor
. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke
kantor pemerintahan.
- Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan
masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan
antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling
curiga dan kekesalan dari semua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah
diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar
untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah;
jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat
ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah
yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di
Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke
daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet.
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,
relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global
- Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam
proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
- Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan
untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.
- Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan E-Government juga
jelas tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dimana
pemerintah telah menyiapkan strategi nasional pengembangan E-Government.
Harus diakui bahwa belum semua masyarakat kita mampu menerapkan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dengan adanya tantangan global,
pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk menerapkan tahapan-tahapan E-Government ini.
Apabila kita tidak segera menyesuaikan dengan tuntutan global, maka pemerintah
kita akan tertinggal dan terisolasi dalam dunia pembedaan digital.
Masing-masing daerah di Indonesia memiliki visi dan misi yang belum tentu sama,
sehingga perlu formula dan strategi jelas penerapan E-Government terutama
atau dengan kata lain, penerapan E-Government harus memiliki tujuan
dan agenda.
Apakah saat ini penerapan E-Government sudah
memperlihatkan bukti keberhasilannya? Sepertinya terlalu dini kita memvonis
bahwa E-Government sudah berhasil atau belum. Memang harus diakui
bahwa masa transisi ke era digital ini memerlukan waktu yang cukup lama, mulai
dari penganggaran, penyediaan sarana prasarana, SDM, lalu sosialisasi kesiapan
masyarakat dalam memanfaatkan dan memahami E-Government untuk
memperoleh fasilitas pelayanan dari pemerintah. Tahapan-tahapan ini harus kita
lalui dan dengan tetap mengedepankan tujuan mulia, yaitu meningkatkan pelayanan
dan menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. Setiap warga
negara mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh akses layanan kapanpun
dibutuhkan. Kunci dari keberhasilan ini adalah KOMITMEN.
Dengan keberhasilan E-Government, pengembangan ke arah E-Governance akan
menjadi program lanjutan. Mau tidak mau, era digital global sudah di depan
kita. Penyiapan sarana dan prasarana harus paralel dengan penyiapan SDM yang
akan mengoperasikan E-Government serta jangan pula terlupakan, harus
ada sosialisasi kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas E-Government.
Masyarakat sebagai pengguna, juga penting untuk disiapkan, dalam artian bahwa
masyarakat harus dikondisikan untuk mampu mengakses dan mampu memanfaatkan
fasilitas E-Government ini. Jangan-jangan, “bahasa-bahasa yang tidak
percaya keberhasilan E-Government” ini muncul akibat ketidaksiapan
masyarakat untuk masuk ke dunia digital. Sesiap apapun E-Government tetapi
masyarakat tidak siap memanfaatkannya, apakah berarti vonis “gagal” bagi E-Government?
Tentu dalam penerapan E-government
masih banyak terdapat berbagai isu masalah selain kendala di atas baik secara
infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya. Namun sebagai generasi penerus kita
diharapkan bisa membuat penerapan e-government lebih memadai.
Sumber.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik
https://www.maxmanroe.com/indonesia-sambut-e-government-seperti-apa-pemerintahan-tersebut.html